Bogor- jabar expost.tgl 12/01/2024
Warga desa Kiara sari dan Kiara Pandak gelar aksi demo menuntut pembangunan jalan Kiara sari kecamatan Sukajaya, kabupaten Bogor. segera di perbaiki dan blacklist pelaksanaan pengadaan jasa yang tidak bertanggung jawab.
Dede Supandi korlap aksi seruan aliansi masyarakat Desa kiara sari mengatakan,"kami mengadakan aksi seruan ini untuk Menuntut hak kami karna apa yang kita lihat di lapangan bahwasanya pekerjaan ini tidak sesuai dengan uji leb dan mangkrak dari seratus hari kerja sampai saat ini kurang lebih sudah empat bulan belum juga di selesaikan bahkan mencapai tiga puluh persen juga belum ini menjadi kendala bagi kami masyarakat warga Desa Kiara sari dalam beraktivitas sehari-hari.
karna dalam pekerjaan jalan tersebut di tutup total dengan alasan untuk mempercepat pengerjaan tetapi yang terjadi ketika di tutup total masyarakat yang akan beraktivitas dari para petani, anak sekolah dan yang lainnya sangat mengeluh karna aktivitas sehari harinya sudah terganggu maka dari itu kita menuntut jangan sampai proyek ini mangkrak seperti yang sudah terjadi dan untuk pengerjaan jalan jangan sampai di tutup total.
Dan baru saja kita selesai audensi dengan pihak UPT PUPR dan hasil audensi sudah di tandatangani oleh pihak PUPR yaitu BPK Bobi selaku kepala UPT PUPR jalan dan jembatan wilayah Cigudeg bahwasanya pabila ada lagi kemangkrakan dalam pengerjaan insfrastruktur jalan ini beliau siap di copot dari jabatannya.
dan beliau juga menandatangani bahwa dalam pengerjaan dalam jangka waktu lima puluh hari dari bulan Desember tanggal 28 sampai tanggal 17 Pebruari ketika tidak selesai dalam pembangunan jalan itu beliau bersedia di copot dari jabatannya.
Kita berharap untuk pengerjaan jalan Kiara sari ini bener-bener dalam pengawasan karna kurangnya pengawasa dari pihak PUPR terjadilah kemangkrakan dalam pengerjaan dan ketika pembangunan berjalan itu harus di lakukan untuk pengawasan yang lebih teliti lagi agar pengerjaan berjalan dengan setabil dan aktivitas masyarakat tidak terganggu, jelasnya.
Bobi selaku kepala UPT PUPR wilayah Cigudeg menjelaskan, dengan adanya aksi ini itu suatu hal yang wajar bagi masyarakat mempertanyakan hal itu karna masyarakat banyak yang tidak paham dan tidak mengetahui situasinya yang di ketahui masyarakat itu kerjaan harus selesai dalam kurun waktu seratus hari.
ternyata kan tidak selesai, bahkan sudah saya sampaikan bahwa saya di tugaskan di sini dari bulan Oktober sementara pengerjaan itu kan sudah satu bulan setengah sebelumnya dan pada saat saya bertugas disini kondisinya sudah mangkrak dan saya coba pustu dari mulai Oktober kesini dan hasilnya itu maksimalnya hanya itu karna waktu pengerjaannya sudah keburu habis sedangkan kontrak tersebut hanya sampai tanggal 27.
dan kita adakan audensi dengan penggerak aksi atau masyarakat Saya selaku kepala UPT PUPR itu semua sudah resiko saya karna mereka berkehendak seperti itu.
Dan saya harus bisa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas disini dan apabila para penerima pengadaan jasa tidak menyelesaikan itu semua himbasnya kepada saya selaku kepala UPT PUPR itu sebagai bukti tanggung jawab saya dan ini semua akan saya sampaikan kepada pimpinan untuk di evaluasi karna ini semua terjadi dari sisi penerima jasanya yang tidak kopenten.
sementara penyediaan jasa itu bukan dari PUPR pihak PUPR itu cuma menerima hasil ketika dokumen itu di tenderkan.
Pekerjaan ini harus di selesaikan dalam jangka waktu 50 hari kalender dengan denda, lima puluh hari kalender itu adalah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai dari tanggal 28 Desember rencana dari pelaksanaan itu didalam dokumen kontraknya memang full pekerjaan nya tetapi ketika di laksanakan full masyarakat pasti terganggu akses jalan untuk beraktivitasnya.
dan masyarakat meminta agar dalam pengerjaan jalan tidak di tutup maka dari pihak pelaksana harus mengerjakan pekerjaan dengan sebelah-sebelah pemasangan betonn
Red : M Tole
.jpeg "advertise")