Bogor/jabar expost.co.id
Setelah melaksanakan evaluasi dan diskusi kepada masyarakat pelaksanaan PPDB yang banyak masalah di wilayah Bogor.
Apalagi saat prlalsanaan PPDB tidak ada yang melibatkan para pemerhati pendidikan seperti organisasi yang memperhatikan pendidikan seperti PWRI Bogor Raya baik dalam tekhnik PPDB
Pemerintah Gagal dalam melaksanakan PPDB karena selalu menimbulkan masalah dan di duga tidak sesuai aturan yang menjunjung tinggi siswa wajib sekolah
Zonasi dengan di berlakukan jarak dari rumah siswa ke sekolah adalah ruang bisa terjadi pungli. Tidak ada aturan dalam resmi dari permen menetapkan jarak dari rumah siswa ke sekolah
Dasar Nilai di tetapkan oleh team PPDB seharusnya tidak ada. Tetapi penerimaan siswa nilai yang diambil menjadi acuan dari tes uji ulang serempak. Nilai murni dari ujian penerimaan sekolah itu acuan siswa di terima di sekolah lanjutan
Prestasi siswa harus di nilai dan di jadikan pertimbangan untuk acuan siswa lanjut sekolah
Pertanggung jawaban sekolah dengan sistem PPDB harus tercipta. Dengan tidak melakukan kecurangan sehingga siswa banyak yang tertolak atau tidak bisa melanjutkan sekolah SMP atau SMAN Negri
Pengurusan pengelolaan tingkat Sekolah harus dikembalikan lagi ke Kabupaten karena dasarnya bangunan dan aset lahan sekolah adalah milik kabupaten.
Maka pemerhati pendidikan Bapak Ketua PWRI BOGOR RAYA meminta perhatian pemerintah untuk membatalkan pelaksanaan PPDB.
Red: Maman Tole
.jpeg "advertise")